Pemerintah dinilai mencekik leher masyarakat

Awal tahun 2003 masyarakat dikejutkan dengan pengumuman pemerintah yang dinilai sangat memberatkan dan belum saatnya kebijakan-kebijakan menaikkan sebagian besar kebutuhan hidup yang paling mendasar yakni TDL, BBM ,telepon dan elpiji walaupun kenaikan tersebut berpatokan pada harga luar negeri tidak bisa diterima masyarakat diindonesia. 

Apalagi kondisi perekonomian bangsa kita sedang terpuruk pasca tragedi Bom bali, belum lagi pembenahan sistem kepemerintahan yang dinilai carut marut, sementara dilihat dari sudut pandang pendapatan tidaklah seimbang.

Demikian sebagian komentar yang bisa ditangkap dari wacana yang dirangkum seputar kenaikan TDL,Telepon, BBM dan elpiji di Radio Global FM Bali beberapa waktu lalu.

Dari sudut gaji, sebagian besar menilai gaji diluarnegeri cukup besar dibanding masyarakat indonesia sehingga kalupun diluarnegeri harga-harga tersebut dinaikkan tidak akan menjadi permasalahan yang cukup besar namaun bagi masyarakat diindonesia dengan tingkat pengangguran cukup besar, dari sudut keterpinggiran masyarakat marginal atau mereka yang bekerja dari sektor non formal akan sangat memberatkan. Apalagi kebutuhan tingkat konsumtif masyarakat diindonesia boleh dibilang cukup besar.

Dilihat dari sistem kepemerintahan sekarang tampaknya tidak berpihak kepada masyarakat terbawah, sebagian besar menilai pemerintah lebih berpihak kepada kaum kapitalis yang cenderung mengerogoti pemerintah sendiri. Disisi lain kawan global juga melihat tidak transparannya pemerintah dan kuatnya pemerintah dalam menghadapi serta lolosnya obligor-obligor nakal yang sangat merugikan negar yang seharusnya mengembalikan dananya kekas negara.

Masih tentang kenaikan diawal tahun 2003, masyarakat menilai kenaikan tersebut tidak tepat, sementara pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan yang lain dari subsidi yang dikurangi dari dampak kenaikan tersebut dengan menyalurkan subsidinya lebih besar kepada kesejahteraan dunia pendidikan dan kesehatan. Namun lagi-lagi sebagian sidang pendengar global fm Bali melihat sebuah fenomena baru dari pemerintahan Megawati yang tidak lagi berpihak kepada “ wong Cilik “ setidaknya mereka mempunyai saran agar kiranya pemerintahan yang sekarang lebih memfokuskan kepada bagaimana memotong/memangkas dana –dana dari sektor kerja dan program pemerintah yang sekliranya tidak bermaanfaat yang lebih banyak memberi peluang kepada KKN dan merajalelanya tikus-tikus berdasi.

10 Januari 2003, masyarakat indonesia memperingat “ TRI TURA “,  tiga tuntutan rakyat, yang sebelumnya pada era pemerintahan Soekarno kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan akibat meningkatnya kebutuhan hidup dan naiknya harga-harga dan dalam dekade saat ini hal tersewbut ninilai terulang kembali, apakah kebutuhan hidup dasar masyarakat bisa dipenuhi dengan hanya memperingati hari Tri Tura ini tanpa melihat sebenar-benarnya kondisi real dilapangan ? cetus salah satu pendengar aktif radio global ketika diwawancara.

“Gebyah uyah “(omong kosong-red.) jargon-jargon politik yang dulu mengumandangkan akan mensejahterakan masyarakat, yang senantiasa melindungi kepentingan masyarakat atau setidaknya memberi rasa nyaman kepada masyarakat tidak ada lagi “ kata wayan darnita pendengar radio global. “ wakil-wakil yang kita percaya di DPR tidak lagi sanggup membawa aspirasi masyarakat tetapi lebih kepada melindungi kepentingan partai dan pribadinya ketimbang memilih rasa malu terhadap kepercayaan yang diembannya ! kenaikan-kenaikan segala bidang tampaknya semakin mecekik leher kita belum lagi persoalan sosial yang kita hadapi.”

Tampaknya juga ibu-ibu yang senantiasa bergulat didapur dan sering kepasar juga mengeluh, “ harga-harga semuanya naik bawang, beras, bumbu, minyak tanah rata-rata naiknya di warung Rp. 500,- s/d Rp.1000,- tidak sesuai dengan pengumuman pemerintah !” cetus ibu ratni suarsa ibu rumahtangga yang ada di tabanan. “ belum lagi kebutuhan hidup untuk membiayai keluarga dan anak saya “ tambahnya. Dikatakan suaminya yang bekerja sebagai buruih dengan gaji Rp. 350.000,- sangat berat sehinggat ia juga harus membanting tulang untuk membantu membiayai kehidupan keluarganya belum lagi membayar sewa kost rumah dan lain-lain seperti mebanjar dan sekarang diberlakukan dan membayar KIPEM ( Kartu Identitas Penduduk Musiman ).

Dari sektor transportasi juga mengeluh ; Pak suka supir sebuah Bus jurusan Denpasar-gilimanuk menyatakan kenaikan BBM dan lainnya sangat memberatkan pengguna jasanya karena beberapa waktu lalu kenaikan sudah dilakukan dari Rp. 5000,- menjadi Rp.6000,- sekarang naik lagi dia merasakan sebagai supir juga merasa tidak enak untuk menaikkan harga, dengan demikian untuk saat ini ia belum berani menaikkan ongkos tersebut sembari menunggu keputusan dari ORGANDA sebagai organisasi yang berwenang untuk mengatur ongkos naik kendaraan dalam Propinsi Bali.

Sementara kadek Mako di kedewatan melihat kenaikan semua kebutuhan inti masyarakat sekarang ini menunjukkan pemerintah sudah tidak memperhatikan aspirasi yang berkembang apalagi kenaikan seperti tarif telepon dinilai tidak transparan dalam memberikan data harga dan pelayanan yang diberikan. Belum lagi sugiarta berkomentar kenaikan Gas elpiji bagi penggunanya saat ini belumlah tepat karena selama ini pihak produsen belum maksimal memberikan pelayanannya kepada masyarakat, baik permasalahan pengisian gas yang kurang atau sealnya yang terlepas dari katup tabung belum lagi tanpa dibarengi akses perlindungan konsumen.

Sebagian lagi menyayangkan YLKI sebagai pelindung konsumen tidak serta merta membuat gerakan konklusif yang besar sebagai desakan kepada pemerintah untuk menunda kenaikan tersebut atau anggota dewan Perwakilan Rakyat yang nyata-nyata seharusnya menyuarakan keadaan masyarakat.

Itulah sebagian komentar dan salah satu sisi dari pengumuman kenaikan TDL,BBM, Telepon dan elpiji diawal tahun 2003 ditengah pencanangan Gerakan perdamaian tanpa kekerasan, mengajak masyarakat untuk arif menyikapi kenaikan-kenaikan harga dan kebutuhan hidup yang meningkat.*

( Wisnu Suastika )

Penyiar, Editor,Produksi.

Radio Global FM Bali.